FAKTOR – FAKTOR PENENTU KESUKSESAN (CRITICAL SUCCESS FACTORS) PADA  KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA BIDANG INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Huakanala Hubudi¹, Husein Umar¹

¹Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul, Jakarta

Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk,  Jakarta 11510

[email protected]

Abstrak

Indonesia memiliki permasalahan dalam bidang infrastruktur. Pemerintah berkewajiban me-nyediakan pelayanan infrastruktur bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok negeri ini. Namun penyediaan pelayanan infrastruktur tersebut membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Keterlibatan sektor swasta memakai bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan pelayanan infrastruktur diharapkan tidak hanya mengisi celah kesenjangan da-lam masalah pendanaan saja, tetapi juga dalam hal aspek penting lainnya, seperti; kemam-puan managerial dan mengadopsi kemajuan teknologi baru. Untuk kerjasama ini diduga ba-nyak permasalahan yang dihadapi antara lain faktor — faktor penentu kesuksesan/critical success factors (CSF) dan apakah faktor — faktor penentu kesuksesan sebagai suatu solusi. Ka-jian literatur digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang relevan untuk mendapatkan gam-baran mengenai persepsi atas CSF. Kajian literature digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang relevan untuk mendapatkan gambaran mengenai persepsi atas CSF. Penelitian ini bertu-juan untuk melaporkan hasil penelitian mengenai faktor — faktor penentu kesuksesan (critical success factors / CSF) dalam kerangka kerjasama pemerintah swasta. Pengujian persepsi ini menilai faktor yang menarik (positif) dan yang tidak menarik (negatif) dalam sistem penga-daan untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan survei dalam ben-tuk kuesioner yang dikirim melalui pos untuk mendapatkan data utama. Respon untuk data survei dianalisis secara deskriptif statistik dan dilanjutkan dengan faktor analisis. Kerjasama pemerintah swasta untuk proyek infrastruktur, mendapatkan persepsi yang paling menarik dalam bentuk faktor — faktor yang dianggap positif antara lain yaitu, teknologi pembangu-nan yang lebih baik, solusi anggaran dan transfer risiko, efisiensi pembiayaan sektor pub-lik. Untuk faktor yang dianggap negatif yaitu; ekonomi biaya tinggi dan kurangnya pengala-man membuat Kerjasama pemerintah menjadi kurang menarik. Penelitian mendapatkan ha-sil mengenai persepsi tentang faktor — faktor penentu kesuksesan pada bidang infrastruktur di Indonesia. Faktor positif dan negatif yang diteliti dapat memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kata kunci : Critical Success Factors, Kerjasama Pemerintah Swasta, Analisis Faktor.

Abstract

Indonesia has many problems for providing infrastructure services. Government is obliged to provide access for all communities accross the country, and provision of infrastructure services needed huge funding. The involvement of private sector use form of public private partnerships (PPP). PPP are long-term contractual arrangements that harness the skills and  resources of both private and public sectors in the delivery of public services or the development of public infrastructure. Through these mutual partnerships, a number of advantages should accrue including access to capital, increased value for money, timely completion of and improved service delivery through the use of better management practises and adoption of innovative solutions. However, PPP will face the problems, which identified through critical success factors (CSF), and whether critical success factors CSF as a solution. Litera-ture review is used to identify relevant factors,to gather their perception on CSF. The research aims to report the findings on what are the CSF into perceptions of what makes the PPP attractive or unat-tractive as a procurement system for infrastructure projects in the Indonesia. The research uses a postal survey questionnaire technique for primary data collection. Survey response data is subjected to descriptive statistical analysis and subsequently to rotated factor analysis. PPP infrastructure project is perceived as most attractive in terms of positive factors relating to represent better technology deve-lopment, budget solution and risk transfer, and cost efficiency of public sector. Negative aspects, rela-ting to factors such as, high cost economy, and lack of experience by participants make PPP procure-ment less attractive. The research captures the perception about CSF on Indonesia Infrastructure in ge-neral. The positive and negative factors surrounding PPP procurement will provide a more informed basis for decision making.

Keywords : Critical Success Factors, Private Public Partnerships, Factor analysis.

Pendahuluan

Pemerintah mempunyai kewajiban me-nyediakan pelayanan infrastruktur (sarana dan prasarana) bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok negeri ini. Namun penyediaan pelaya-nan infrastruktur tersebut membutuhkan dana atau pendanaan yang sangat besar. Peranan sek-tor swasta sangat diperlukan untuk mengisi ke-senjangan pendanaan didalam pembangunan pelayanan infrastruktur. Pelibatan sektor swasta dalam pembangunan pelayanan infrastruktur di-harapkan tidak hanya mengisi celah kesenjangan dalam masalah pendanaan saja, tetapi juga dalam hal aspek penting lainnya, seperti; kemampuan managerial dan mengadopsi kemajuan teknologi baru.

Peran sektor swasta didalam membangun gedung dan menata infrastruktur komersial tidak diragukan lagi. Sementara untuk membangun gedung dan infrastruktur non komersial yang merupakan bagian dari publik merupakan tugas pemerintah. Bidang infrastruktur memiliki pera-nan yang sangat penting dalam mendukung ak-tivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komuni-kasi diantara kelompok masyarakat, serta me-ngikat dan menghubungkan antar wilayah. Pe-ngembangan      infrastruktur sumber daya air ditu-jukan untuk mendukung ketahanan pangan na-sional dan penyediaan air untuk berbagai ke-perluan masyarakat, seperti air minum, pem-bangkit tenaga listrik dan pengendalian banjir yang pada akhirnya diharapkan dapat mening-katkan kesejahteraan masyarakat (PERPRES RI No. 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jang-ka Menengah 2010 — 2014, Memperkuat Pemba-ngunan Antar Bidang, Buku II hlm.1.).

Demikian pula, infrastruktur lainnya, se-perti jalan, jembatan, infrastruktur dasar permu-kiman yang merupakan modal esensial masyara-kat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi-nya. Selain itu, diperlukan pula pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus infor-masi baik untuk mendukung kegiatan pemerin-tahan, perekonomian, maupun sosial. Infrastruk-tur memiliki peran penting dalam mendukung daya saing ekonomi global terutama dalam pe-nyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya.

Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial ju-ga merupakan bagian dari ruang publik yang da-pat digunakan untuk melakukan sosialisasi an-tar kelompok masyarakat guna mengartikulasi-kan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan trans-portasi serta jaringan komunikasi dan informati-ka juga berfungsi sebagai pengikat dan pemersa-tu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu entitas politik yang berdaulat, dan juga untuk menghadapi serangan terha-dap ketahanan dan kedaulatan bangsa melalui media dunia maya yang saat ini semakin mening-kat.

Fungsi infrastruktur sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada pe-ran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tem-pat ke tempat lain, serta peran jaringan komuni-kasi dan informatika yang memungkinkan pertu-karan informasi secara cepat (real time) menem-bus batas ruang dan waktu. Peranannya sangat penting, baik       dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Telekomunikasi, listrik, dan airpun merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti per-dagangan, industri, dan pertanian.

Saat ini akses masyarakat kepada air mi-num baru 50%, pada tahun 2010 sudah harus 70%. Sanitasi baru mencapai 54%, ditahun 2014 harus sudah mencapai 100%. Sedangkan panjang jalan baru 86.300 kilometer. Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur,tidak dengan hanya mengandalkan dana dari APBN tetapi juga perlu melibatkan swasta dalam me-kanisme kerjasama pemerintah swasta/PPP (Ha-rian Seputar Indonesia, 2010). Tahun 2010 pe-merintah mengalokasikan anggaran untuk infra-struktur mencapai Rp.511 trilliun dan strategi melalui mekanisme kerjasama pemerintah swas-ta/PPP mencapai Rp.1.429 triliun (Harian Sepu-tar Indonesia, 2010).

Hasil survei dari World Economic Forum yang berjudul Global Competitiveness Report 2008-2009 menunjukkan, kondisi infrastruktur di In-donesia menempati peringkat ke – 96 dari 134 ne-gara (World Economic Forum, 2009, Global Compe-titiveness Report 2008-2009). Kendati agak mem-baik, Indonesia masih merupakan negara yang paling lemah dibandingkan negara- negara lain di Asia Tenggara dalam hal ketersediaan infra-struktur (lihat, table.1).

Tabel.1. Peringkat Kualitas Infrastruktur

Sumber : World Economic Forum 2008 – 2009.

Penyediaan  infrastruktur  yang efektif, efi-sien, dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian jika dilaksanakan melalui kompe-tisi secara terbuka, adil, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah akan mengurangi perannya se-bagai penyedia keseluruhan layanan infrastruk-tur menjadi fasilitator atau enabler sarana dan prasarana yang sudah dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat (termasuk badan usaha swasta). Perubahan peran tersebut diwujudkan melalui perubahan peraturan perundang-unda-ngan, baik sektor maupun lintas sektor dengan membuka peluang penyediaan infrastruktur me-lalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau yang dikenal dengan sebutan Private Public Partnerships (PPP) (Dedy S Priatna, 2009).

Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan infrastruktur/sarana dan prasara-na tahun 2010 – 2014, diperkirakan total investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.429,3 Tri-lyun, yang didalamnya kemampuan pemerintah pusat dalam penyediaan pendanaannya hanya sekitar 35,75 persen dari total Kebutuhan (PER-PRES RI No. 5 Tahun 2010 ibid hlm. 72). Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, dilakukan pengembangan KPS, privatisasi, tanggungjawab sosial perusahaan / Corporate Social Responsibility, serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini harus sejalan dengan visi, misi, dan program aksi presiden terpilih untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dilak-sanakan melalui dual track strategy, yaitu membangun sarana dan prasarana yang dapat memper-lancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi berupa pe-ngembangan pusat kegiatan (kawasan) yang dapat menarik industri lanjutan untuk berinvestasi di Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, arah kebija-kan dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS adalah :

a) Melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang – undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pe-laksanaan KPS,

b)  Mempersiapkan proyek KPS secara matang se-hingga dapat menekan biaya transaksi yang ti-dak perlu, dan

c) Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendu-kung investasi dalam pembangunan dan pe-ngoperasian proyek KPS, termasuk menyedia-kan dana pendukung didalam APBN.

Sedangkan strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

(a) Membentuk jejaring dan meningkatkan kapa-sitas untuk mendorong perencanaan dan per-siapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS;

(b) Membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPS, seperti : fasilitasi da-lam penyediaan tanah dan pendanaan seperti Infrastructure funds dan guarantee funds;

(c) Mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepenti-ngan pemerintah, badan usaha, dan konsu-men;

(d) Memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksa-naan proyek KPS secara efisien dan mengikat

(e) Mempersiapkan proyek KPS yang akan dita-warkan secara matang melalui proses perenca-naan yang transparan dan akuntabel;

(f) Memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akunta-bel;

(g)        Meningkatkan pelayanan sarana dan prasa-rana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh ke-rangka insentif yang lebih baik.

Tabel.2. Jenis Kerjasama Pemerintah Swasta

Sumber : Thomsen (2005), OECD Secretariat World Bank PPI database and authors’ assessment.

Marcus Jeffries (2006 : 452), menyatakan fungsi KPS dalam penyediaan infrastruktur seba-gai berikut :

“PPPs are a means of public sektor procure-ment using private sektor finance and best practice. PPPs can involve design, construction, financing, operation and  maintenance of public infrastructure and facilities, or the operation of services, to meet public needs.”

Dalam pelaksanaan KPS sering timbul masalah, yang menyangkut tingginya biaya tender (high cost in tendering), negosiasi yang sulit (complex negotiation), perbedaan dan konflik pen-dapat yang timbul diantara pemangku kepentingan (Akintoye, A., Beck, M., Cliff, H., Chinyio,E. and Asenova, D., 2001). Walaupun begitu banyak KPS yang sukses. Beberapa studi mengklasifika-sikan daftar faktor — faktor penentu kesuksesan (critical success factors/CSF) dalam KPS. Parmen-ter (2010), menyatakan bahwa pembuatan kerangka kerja yang terintegrasi oleh pihak manajemen merupakan hal yang sangat penting. Laporan tersebut harus meliputi faktor—faktor penentu kesuksesan (CSF).

Critical success factors (CSF) merupakan social support (Frilet, M.,1997), Commitment (Sto-nehouse,J.H.,Hudson,A.R., and O;Keefee,M.J., 1996, Kanter, R.M, 1999); dan mutual benefit (Grant, T., 1996). Sedangkan Kopp (1997), Gentry dan Fernandez (1997). Arthur Andersen dan En-terprise LSE  (2000), menekankan bahwa pen-tingnya transparansi, dan kompetitif dalam pro-ses pengadaan          barang/jasa (procurement) (Kopp, J.C, 1997 Arthur Andersen and Enterprise, LSE, 2000, http ://www.treasury-projects-taskforce. gov.uk/series_I/Andersen/tech_contents.html). Berdasarkan latar belakang uraian tersebut di atas, merupakan latar belakang bagi penulis un-tuk mengadakan penelitian CSF, dengan peneli-tian ini akan dapatkan gambaran dan analisis mengenai faktor — faktor penentu kesuksesan (CSF) pada Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang infrastruktur di Indonesia.